Indonesia merupakan salah satu negara penghasil bahan tambang terbesar di dunia. Khusus mineral nikel, Indonesia berada di posisi pertama di Asia Tenggara dan menempati posisi ketiga teratas tingkat global. Namun satu keironisan tampak menjadi anomali saat beberapa permasalahan ekonomi justru mencuat di beberapa wilayah produsen tambang. Ditambah dampak lingkungan maupun sosial masyarakat yang menjadi perbincangan akhir-akhir ini, seperti yang terjadi di Sulawesi Tengah.

Dilansir melalui pernyataan Kepala ESDM Sulawesi Tengah pada November 2017 lalu dalam media Antara (https://sulteng.antaranews.com/berita/35897/sulteng-punya-10-potensi-mineral-logam), Sulteng memiliki setidaknya 10 potensi mineral logam yang memiliki nilai jual tinggi. Sektor unggulan pada komoditas logam tersebut adalah nikel. Industri nikel yang saat ini semakin masif beroperasi berada di Kabupaten Morowali dan Kabupaten Morowali Utara. Potensi nikel juga lainnya terdapat di Kabupaten Banggai. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Tengah pada Triwulan III 2022 juga menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan industri merupakan sektor yang paling tinggi memberi kontribusi terhadap PDRB Sulawesi Tengah. Namun jika melihat muatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sulawesi Tengah Tahun 2013-2023, sektor pertambangan tidak termasuk ke dalam salah satu sektor tumpuan dalam mewujudkan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di Sulawesi Tengah. Kondisi ini menunjukkan terjadi inkonsistensi tujuan penataan ruang dengan realisasi yang terjadi. Meski demikian, dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Morowali Tahun 2019-2039 dan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016-2026 tetap mengakomodir masifnya kegiatan industri pertambangan di Sualwesi Tengah.

Jika kita tarik dalam kebijakan skala nasional, peraturan daerah khususnya di wilayah Kabupaten pasti didahului oleh peraturan undang perundang-undangan di atasnya. Sejarah dari perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan pada dasarnya aturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dibuat untuk kepentingan investasi asing. Hal ini ini bisa kita lihat dari sejarah perundang-undangan yang terkait dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang termuat dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Jika kita melihat nomornya, ini adalah undang-undang yang pertama dibuat pada tahun itu. Secara de jure presiden saat itu masih Soekarno dan yang menandatangani itu masih Soekarno. Tapi secara de facto, kondisinya menunjukkan masa kepemimpinan orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. 

Muatan undang-undang ini menunjukkan perubahan yang cukup radikal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebab pemerintahan sebelumnya di orde lama cenderung anti terhadap investasi asing. Pada masa orde baru ini dibuat beberapa kesepakatan kesepakatan yang kemudian kita sebut bentuk kontrak karya. Kontrak Karya yang selanjutnya disebut KK adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral. Perusahaan asing yang melakukan kontrak karya ini adalah perusahaan-perusahaan Amerika, salah satunya adalah Freeport. Jadi secara garis besarnya, bahwa penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 ini memang ditujukan untuk tata kelola pertambangan untuk menarik investasi asing. Kebijakan tersebut dilirik karena kondisi setelah orde lama saat itu nyaris tumbang. Kondisi negara pada masa pemerintahan orde baru tersebut nyaris tidak punya apa-apa untuk melakukan proses pembangunan, sehingga kebijakan yang dipilih saat itu memang harus menarik investasi asing. 

Kemudian pada tahun 2007, Undang-undang ini direvisi menjadi undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing. Pada undang-undang ini, semangat liberalisme justru lebih besar jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967. Hal tersebut terindikasi melalui penunjukan beberapa sektor yang sebelumnya dilindungi pada UU No. 1 Tahun 1967 dari investasi asing atau masuk ke dalam daftar negatif investasi asing justru berubah menjadi sektor yang dapat dikerjasamakan dalam bentuk investasi asing. Kontrak-kontrak kerjasama juga semakin diperbesar pada undang-undang nomor 25 tahun 2007. Kemudian selanjutnya pada tahun 2009, dikeluarkan lagi Undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba. Pada undang-undang ini, semangat nasionalismenya lebih tinggi daripada undang-undang tentang penanaman modal karena dalam peraturan ini diatur tidak boleh melakukan ekspor sumberdaya alam, namun perlu dilolah dulu di dalam negeri. Seperti nikel tahun 2014 kemarin, ada larangan untuk mengekspor nikel mentah bijih nikel sehingga harus diolah dulu. Beberapa isu isu lainnya yang cenderung lebih nasionalisme adalah terkait dengan perizinan kegiatan antara eksplorasi dan eksploitasi itu isinya dibedakan. 

Aturan perundang-undangan terakhir yang memuat tata kelola tambang adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, yang kita kenal sebagai UUCK. Sebelum adanya undang—undang ini, perizinan pertambangan diserahkan kepada kepala daerah (sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang tentang Minerba di tahun 2009). Pada UUCK tahun 2020 ini, izin pertambangan dikembalikan lagi ke pusat.  Atas dasar sejarah perjalanan peraturan nasional tentang tata kelola pertambangan ini, maka sangat wajar jika izin pertambangan di Provinsi Sulawesi Tengah bisa terbit dan masif beroperasi sekalipun pada dokumen tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah tidak mengaturnya. 

Berdasarkan data dari Kementerian ESDM (2014), pangsa industri nikel di Indonesia dikuasai oleh PT. Vale, PT. Antam Tbk, dan lainnya. Kemudian pada 2018, Kementerian ESDM menunjukkan data bahwa pangsa industri nikel di Indonesia yang terbesar dikuasai oleh PT. Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), PT. Vale, PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT. Harita, dan PT. Antam. Data 2018 ini menunjukkan bahwa PT. IMIP yang berlokasi di Sulawesi Tengah dan mulai beroperasi sejak tanggal 19 September 2013 ini tumbuh sangat masif beroperasi dibidang pertambangan nikel. Jika melihat data citra satelit, pembukaan vegetasi hijau lebat mulai terdeteksi sejak tahun 2000 hingga sekarang yang luasannya semakin meluas. Kondisi ini menjadi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah yang menempatkan industri pertambangan dalam posisi pertama dalam postur ekonomi Sulawesi Tengah. Namun, benarkah pertumbuhan ekonomi yang meroket di bidang pertambangan ini juga memberi kontribusi positif pada kondisi ekosistem lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat?

Hasnia dan Sigit (2023) dalam penelitiannya di Morowali menyatakan bahwa terjadi kehilangan vegetasi alami di lokasi tambang nikel. Hal ini terjadi dari proses pembersihan lahan (land clearing) yaitu menyingkirkan dan menghilangkan penutup lahan berupa vegetasi. Hilangnya beberapa jenis tanaman ini dapat dikatakan sebagai salah satu jenis kerusakan lingkungan biotik, karena tumbuh-tumbuhan tersebut merupakan organisme produsen yang menghasilkan banyak sumber makanan bagi organisme lainnya. Hilangnya vegetasi juga akan berdampak pada perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati (biodiversity) dan habitat satwa menjadi berkurang. Tanpa vegetasi lahan menjadi terbuka dan akan memperbesar erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan. Selain hilangnya vegetasi penutup dan hilangnya fauna darat akibat kegiatan pembersihan lahan pada penambangan bijih nikel, jenis kerusakan komponen lingkungan biotik lain adalah dengan ditandai menurunnya biota air yakni ikan di sekitar kawasan tambang. Hal ini diakibatkan oleh banyaknya tanah lumpur dari aktivitas pembangunan jalan tambang (haulling) dan penumpukan limbah yang masuk kedalam sungai dan laut yang terbawa oleh banjir jika musim hujan tiba sehingga mengakibatkan sedimentasi pada air sungai dan laut. Banyaknya sedimen yang ada didalam air akan menjadikan air keruh sehingga paparan sinar matahari yang masuk kedalam air menjadi terhalang, hal tersebut menjadikan oksigen menjadi sulit diterima oleh biota air termasuk ikan. Pada lingkungan abiotik di Morowali sendiri, tingkat kerusakan lingkungan adalah kerusakan berat. Limbah dari nikel pun juga mempengaruhi kualitas air laut yang berdampak pada menurunnya produksi rumput laut dan perikanan tangkap milik masyarakat lokal.

Penelitian lain dari Rukmana (2016) menyatakan bahwa Penderita Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) di Kecamatan Bohodopi Kabupaten Morowali merupakan jenis penyakit paling tertinggi diderita masyarakat setempat dibandingkan penyakit lainnnya. Penderita ISPA meningkat dibanding tahun sebelumnya dan menjadi penyakit dengan rating tertinggi karena terjadi penurunan kualitas udara dan kebisingan. Data Adendum ANDAL, RKL, DAN RPL PT.SMI di Morowali Tahun 2014 menyatakan bahwa kandungan Nitrogen Dioksida (NO2) hampir mendekati batas baku mutu pada tahun 2013 bulan april sebesar 117,59 yang disebabkan aktivitas pertambangan. Bila gas nitrogen oksida atau nitrogen dioksida cair mengenai kulit atau mata, hal itu dapat menyebabkan iritasi dan terbakar. Sedangkan paparan jangka panjang terhadap nitrogen dioksida tingkat rendah, dapat menyebabkan asma dan infeksi pernapasan (www.halodoc.com). 

Selanjutnya pada penelitian Karim (2017) juga menunjukkan bahwa penambangan nikel di Kabupaten Morowali memiliki dampak negatif yang sangat merugikan petani. Pertama, kerugian berasal dari semburan lumpur dari aktivitas pertambangan yang mengalir ke lahan pertanian warga dan mengakibatkan hasil pertanian menyusut. Kedua, konversi lahan pertanian menjadi daerah pertambangan secara masif mengakibatkan hilangnya tanah sebagai sumber kehidupan antar generasi. Ketiga, pertambangan tidak menjamin kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat petani. Secara keseluruhan, bagi petani dalam penelitian Karim (2017) dinyatakan bahwa kehadiran pertambangan dapat dipastikan akan memberi dampak bencana jangka panjang. Berdasarkan studi literatur hasil riset keberlanjutan pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dinyatakan bahwa keberadaan tambang di Sulawesi Tengah hanya menyisakan duka bagi penduduk lokal. Belum lagi dengan adanya kejadian bentrok antar-pekerja WNI dan WNA yang berujung maut di salah satu perusahaan tambang daerah Morowali (CNN Indonesia, 18/1/23).  Permasalahan ini disebabkan karena tingginya sentimen identitas di antara pekerja tersebut serta kurangnya kesejahteraan yang dirasakan oleh pekerja WNI. Kejadian ini semakin menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akibat pertambangan itu tidak merata dirasakan oleh masyarakat lokal dan pekerja WNI.

Jika didudukkan pada paradigma Islam, lahan tambang nikel adalah termasuk dalam kepemilikan umum. Beberapa dalil yang berkenaan dengan ini adalah

Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal : air, padang rumput dan api“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140)

Sesungguhnya dia bermaksud meminta (tanah di tambang garam) kepada Rasulullah, maka beliau memberikannya. Tatkala beliau memberikannya, berkata salah seorang laki-laki yang ada dalam majlis, ’Apakah Anda mengetahui apa yang telah engkau berikan kepadanya ? Sesungguhnya apa yang Anda berikan itu laksana air yang mengalir’. Akhirnya beliau bersabda : (Kalau begitu) tarik kembali darinya” (HR Tirmidzi).

Berdasarkan dalil kepemilikan umum tersebut, dapat diidentifikasi kekayaan alam menurut syariat Islam terdiri dari, (1) sumberdaya air dan kekayaan alam di dalamnya meliputi air permukaan, air tanah, air laut, dan air di udara; (2) Sumberdaya vegetasi dan semua kekayaan di dalamnya meliputi hutan, sabana, stepa, dan tundra; (3) sumberdaya energi meliputi energi konvensional, nuklir, dan terbarukan, (4) Sumberdaya mineral lain dalam jumlah besar meliputi mineral logam, non logam, dan sisa-sisa pembusukan (fosfat); (5) Udara meliputi zat udara, ruang udara, dan ruang angkasa; (6) Isi perut bumi meliputi magma, mantel bumi, dan inti bumi; serta (7) Sarana dan prasarana umum. 

Nikel dalam pembahasan ini, termasuk dalam barang kepemilikan umum berdasarkan dalil. Karena status nikel merupakan barang kepemilikan umum, maka aktor utama yang mengelola sumberdaya alam ini adalah negara. Demikianlah gambaran Islam dalam mengatur tata kelola kekayaan alam di dunia ini. Akan sangat kontras dengan pengaturan demokrasi-sekulerisme sekarang yang menyerahkan pengelolaan kekayaan alam pada investor asing. Posisi negara yang harusnya menjadi regulator tunggal, justru hanya menjadi fasilitator utama yang membuka karpet merah bagi investor asing dan hal ini yang membawa dampak negatif pada masyarakat lokal maupun pekerja WNI sendiri.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *