Muslimah Insight

Soft Power Tiongkok dalam Wacana Pemindahan Ibukota Indonesia

Proyek ambisius Tiongkok yang dikenal dengan Belt and Road Initiative (BRI) telah menjadi perbincangan yang diperhatikan oleh pengamat dunia. BRI adalah sebuah inisiatif yang menciptakan komunitas negara dengan kesamaan kepentingan dalam membangun infrastruktur dengan asistensi finansial dari Tiongkok serta penetapan aturan dan standar perdagangan internasional dalam cakupan area BRI. Tercatat lebih dari 70 negara meliputi Eurasia, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan bahkan Amerika Latin memasuki skema BRI dengan nilai proyek infrastruktur senilai lebih dari USD1 triliun. BRI telah menciptakan area investasi dan perdagangan dunia terbesar yang berhasil meningkatkan pengaruh Tiongkok di dunia. Semenjak diinisiasi pada tahun 2013, BRI mencakup negara-negara yang secara keseluruhan menyumbang setengah dari aktivitas ekonomi dunia (lihat gambar).

Pengamat memberikan catatan terhadap proyek ini, terutama jatuhnya negara-negara berkembang dalam tumpukan utang. Diantara kasus yang mendapat perhatian internasional adalah kasus Sri Lanka dimana Pelabuhan Hambantota beralih kepemilikan kepada Tiongkok melalui skema debt to equity swap karena Sri Lanka tidak mampu untuk memenuhi pembayaran utang pada proyek ini. Kecurigaan terhadap Tiongkok bahkan memunculkan sebuah anekdot ABC (anything but China). Namun, di tengah kekhawatiran yang muncul atas inisiatif Tiongkok, pemerintahan Indonesia saat ini justru semakin mesra dan ikut menikmati skema BRI yang ditawarkan oleh Tiongkok.

Dalam perdebatan seputar wacana pemindahan ibukota Indonesia, dikatakan bahwa Pemerintah akan menggunakan seminimal mungkin dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah mengajak keterlibatan badan usaha (BU) dalam pembangunan ibukota dalam skema KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengatakan salah satu skema kerjasama yang akan digunakan adalah availability payment. Dalam skema ini dijelaskan bahwa badan usaha akan membangun Gedung yang nantinya akan dibayar oleh pemerintah sebagai jasa sewa. Konsensi dalam jangka puluhan tahun tertentu sebelum Gedung tersebut resmi menjadi milik pemerintah. Politisi PAN (Partai Amanat Nasional), Dradjad Wibowo memaparkan kemungkinan swasta yang bermain tidak lain adalah Tiongkok. Hal tersebut selaras dengan proyek BRI yang ditawarkan oleh Tiongkok. Ia menyebutkan jangka waktu pemindahan ibukota yang dibuat ambisius pada tahun 2024, ditambah penerimaan pajak di awal semester 2019 yang hanya mencapai 38,25 persen target APBN membuatnya turut mengamini pernyataan Amin Rais yang menyatakan pemindahan ibukota merupakan persembahan pemerintah RI untuk Beijing.

Rakyat sangat pantas untuk mencurigai motif pemindahan ibukota negara ke Kalimantan di tengah permasalahan dalam negeri yang kian menumpuk. Di bulan Mei 2019, jumlah utang sesuai catatan Bank Indonesia (BI) mencapai USD368 miliar atau sekitar 5.267 triliun dengan 4.603 triliun di dalamnya adalah utang pemerintah. Tahun 2019 ini, cicilan utang itu 400 triliun. Terdiri dari bunga 275,9 triliun, utang pokok 120,7 triliun. Setiap hari kita harus membayar 1 triliun lebih yang berarti setiap 10 menit kita harus membayar 7 miliar rupiah. Di tengah beban utang yang sangat dahsyat ini ditambah gejolak politik dan keamanan di Papua, Presiden tetap bersikeras untuk memindahkan ibukota.

Namun, melihat track record Presiden Jokowi dengan pola yang dijanjikan tak dilaksanakan dan yang tak dijanjikan bisa muncul tiba-tiba harus membuat rakyat terus waspada atas setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika kita mencoba mengingat inkonsistensi Jokowi, kita dapat menyebutkan diantara contohnya, semisal Esemka, kartu prakerja, stop impor, 10 juta lapangan kerja, besarkan Pertamina untuk kalahkan Petronas, tak hapus subsidi BBM, dsb. Maka menurut penulis, ada hal yang lebih penting untuk diamati, yaitu skema BRI yang ditawarkan Tiongkok pada Indonesia yang bentuknya dapat berubah seiring dengan perubahan kepentingan. Dalam makalah ini akan dipaparkan seputar latar belakang hingga hal-hal yang perlu kita waspadai dari skema BRI yang ditawarkan oleh Tiongkok. BRI merupakan elemen penting dari soft power Tiongkok yang melengkapi pertumbuhan hard power Tiongkok (perkembangan militer).

BRI dari Sudut Pandang Tiongkok

Empat puluh tahun setelah era reformasi yang digaungkan oleh Deng Xiaoping, Tiongkok telah mencapai tingkat urbanisasi dan industrialilsasi yang begitu massif. Dekade berlalu, Tiongkok mengalami pertumbuhan yang begitu tinggi dengan rata-rata hampir mencapai 10% per tahun. Tiongkok membangun kota dan infrastruktur pada skala yang belum pernah dicapai sebelumnya oleh negara berkembang manapun. Strategi Tiongkok dengan pertumbuhan yang dipimpin oleh negara, dengan kontrol sentralistik oleh Partai Komunis China (PKC), dan perusahaan milik negara yang memimpin pembangunan, berawal di Tiongkok dan meluas hingga ke luar wilayah Tiongkok. Pertumbuhan model Tiongkok telah membentuk norma baru dalam pembangunan yang menarik minat besar dari negara-negara berkembang lainnya di Selatan, Asia Tenggara dan Tengah, Afrika, dan Amerika Latin yang tengah berjuang di bawah tekanan Bank Dunia, IMF dan Konsensus Washington.

Pusat dari performa Tiongkok adalah peningkatan yang pesat dalam pendapatan ekspor dan cadangan devisa yang dimiliki yang memungkinkan bank kebijakannya seperti China Development Bank (CDB) dan Export-Import Bank (China Exim Bank) untuk menyediakan kredit jangka panjang bagi perusahaan Tiongkok ketika mereka melakukan ekspansi bisnis hingga ke luar negeri. Hal ini telah memperkuat posisi mereka dalam kompetisi internasional dan yang memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk mendapatkan posisi kepemimpinan di sektor-sektor seperti elektronik, energi terbarukan dan kendaraan listrik yang secara luas dipandang sebagai industri strategis di masa depan.

BRI menggunakan skema yang serupa untuk mendapatkan keuntungan di luar Tiongkok yaitu dengan mengekspor model pembangunan infrastruktur ala Tiongkok yang dipimpin pendanaan juga dari Tiongkok. Dana yang disalurkan kepada 70 lebih negara-negara yang berpartisipasi ke dalam proyek pembangunan jembatan, kereta api, saluran pipa, bendungan pembangkit listrik tenaga air, jalan raya, melalui bank-bank Tiongkok serta bank pembangunan multilateral baru yang disponsori Tiongkok seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan BRICS New Development Bank (NDB) yang menyediakan mayoritas pendanaan. Tiongkok menyediakan pembiayaan melalui jalur kredit yang dibuat oleh lembaga keuangan ini, dengan cara yang sama seperti Tiongkok membiayai pembangunan domestiknya. Perbedaannya, tentu saja, adalah bahwa Negara Tiongkok dan PKC tidak dapat mengontrol proses secara langsung, karena proyek tersebar di luar wilayah otoritatif Tiongkok. New York Times mengkarakterisasi BRI sebagai “Versi modern dari Marshall Plan, Upaya rekonstruksi Amerika pasca Perang Dunia II” dengan catatan strategi Tiongkok adalah “Lebih berani, lebih mahal dan jauh lebih berisiko”.

Belajar dari Gwadar dan Hambantota

Dua pelabuhan yang dibangun di Pakistan dan Sri Lanka menggambarkan dua hal yang cukup kontras dari proyek BRI. Gwadar adalah pelabuhan di ujung barat Pakistan, berbatasan dengan Laut Arab dan terhubung ke Kunming di barat daya Tiongkok dengan proyek kereta api, jalan dan pipa yang dipandang sebagai bagian dari Koridor Ekonomi Pakistan-Tiongkok. Kontrak untuk memperluas pelabuhan Gwadar telah dimenangkan oleh China Overseas Port Holding Company (COPHC). Seluruh proyek tidak hanya melibatkan pelabuhan, tetapi Zona Pemrosesan Ekspor yang terkait, serta proyek jalan, kereta api, dan bandara internasional. Oleh karena itu, ini adalah proyek yang sangat penting bagi Tiongkok, dan yang berpotensi menjanjikan keuntungan bagi Pakistan. Sejauh ini proyek Gwadar dianggap memberikan keuntungan bagi Pakistan dan implikasi “perangkap utang” Tiongkok masih belum mewujud di Pakistan.

Berbeda halnya dengan yang terjadi pada Pelabuhan Hambantota yang telah dibuka sejak 2010. Pemerintah Sri Lanka menghadapi kesulitan utang kemudian memutuskan untuk melakukan debt-for equity swap, memperpanjang sewa 99 tahun ke perusahaan milik Tiongkok, China Merchants Ports (CMP), dengan harga USD1,3 miliar. Dalam kasus ini, pemerintah Sri Lanka berujung pada tunggakan utang pada Tiongkok.

Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka dan pelabuhan Gwadar di Pakistan, berbatasan dengan Laut Arab, jelas merupakan dua dari “untaian mutiara” yang ditabur Tiongkok di sepanjang Jalur Sutra Maritim Abad ke-21 (lihat gambar). Ada banyak alasan bagi Tiongkok untuk memiliki kendali atas wilayah ini. Dalam kasus Gwadar, pelabuhan baru dan rute komunikasi yang terhubung dengan bagian barat daya Tiongkok memungkinkan minyak dibawa langsung ke Tiongkok melalui darat atau melalui pipa.

BRI sebagai Outlet Kelebihan Kapasitas Produksi Tiongkok

Dewan Negara Tiongkok menjadikan BRI sebagai sarana bagi industri baja dalam negeri Tiongkok agar dapat “mengekspor” kelebihan kapasitas, sambil meningkatkan daya saing internasionalnya. Salah satu strategi untuk mencapainya adalah melalui penyediaan baja untuk jalur kereta api baru yang akan dibangun di bawah skema BRI. Sejalan dengan arahan Dewan Negara, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi telah mengidentifikasi 20.000 km jalur kereta baru akan dibangun di bawah BRI, berpotensi menciptakan permintaan ekspor untuk 85 juta ton baja yang diproduksi Tiongkok.

Ekspor kapasitas berlebih adalah salah satu aspek dari strategi industri Tiongkok. BRI dapat dipandang sebagai skema penyokong yang konsisten dengan tujuan globalisasi industri Tiongkok. Proyek-proyek BRI juga memberikan peluang untuk ekspor teknologi, pengetahuan, dan standar Tiongkok. Proyek kereta api cepat adalah contoh dari strategi ini, dimana Tiongkok telah mencurahkan upaya besar untuk mengamankan teknologi dari Uni Eropa dan Jepang, sebagaimana yang kita saksikan dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. BRI bukan hanya menyasar pasar luar negeri Tiongkok, melainkan juga meliputi rantai pasoknya.

Kalimantan dan Kepentingan Tiongkok di Laut Cina Selatan

Basis industri dan manufaktur Tiongkok secara sengaja memproduksi lebih banyak barang daripada yang bisa dikonsumsi di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kepentingan untuk mengekspor produk-produk ini ke negara-negara lain di seluruh dunia. Tiongkok telah menjadi eksportir utama dunia dan juga importir sumber energi, bahan baku, dan sumber daya alam yang diperlukan untuk menjaga agar perekonomian berjalan secara efisien dan dengan kecepatan penuh. Jika input ini berasal dari daerah terdekat, kemungkinan transportasi dilakukan terutama melalui udara atau darat, tetapi jika input besar bersumber dari luar negeri, rute utama yang digunakan adalah melalui jalur laut, yaitu dengan kapal yang membawa kontainer. Kapal-kapal ini entah darimana pun asalnya, hampir tanpa kecuali, harus melewati Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan (LCS). Gambar di bawah ini adalah sedikit gambaran mengenai kepadatan lalu lintas maritim di wilayah LCS dan sekitarnya.

Jalur laut ini tidak sepenuhnya dikendalikan oleh Tiongkok sehingga ia dapat dikatakan sebagai titik ‘kerentanan strategis’ bagi Tiongkok, titik lemah yang bisa ‘sengaja bermasalah’ yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Tidak hanya Tiongkok harus memastikan input dapat masuk dan output dapat keluar, Tiongkok juga harus memastikan bahwa permintaan luar negeri atas barang-barang produksi Tiongkok dapat dipertahankan atau ditingkatkan dan suplai input tidak terganggu, Oleh karena itu, Tiongkok sangat menyadari pentingnya wilayah LCS bagi kepentingan ekonominya. LCS memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, juga merupakan jalur laut yang penting, maka tidak mengherankan bahwa Pemerintah Tiongkok sangat fokus pada pengendalian (atau kepemilikan) wilayah, sumber daya dan perairan di Laut Cina Selatan. Namun, masalahnya adalah bahwa Tiongkok bukan satu-satunya negara di wilayah yang mengendalikan LCS. Terdapat enam negara yang memiliki klaim wilayah dan maritim yang tumpang tindih yang diperebutkan dan diperdebatkan. Negara-negara tersebut adalah Brunei, Indonesia, Filipina, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam (lihat gambar).

Ekspor Rekayasa Keuangan Tiongkok dan Pragmatisme BRI

Di Tiongkok, perkembangan perkotaan didasarkan pada penciptaan local government financing vehicles (LGFVs). Bank-bank pembangunan seperti China Development Bank memimpin di sektor ini dengan mendirikan LGFV dengan membeli tanah dengan harga murah di wilayah pemerintah lokal mereka dan kemudian menjualnya kepada pengembang, memanfaatkan keuntungan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Cara ini yang digunakan Tiongkok untuk mampu melakukan urbanisasi dan industrialisasi pada tingkat yang sangat cepat selama beberapa dekade terakhir. Gubernur CDB, Chen Yuan yang mengembangkan teori dan praktik yang mendukung proses ini, dengan penekanan pada privatisasi aset publik dan pembangunan yang digerakkan oleh utang.

Teori sentral yang menopang BRI adalah gagasan pembangunan yang digerakkan oleh utang ini, sebuah proses yang diakui secara universal baik di sektor publik maupun privat. Aset berkinerja buruk dapat diubah menjadi aset berkinerja tinggi dan menjadi sumber laba dengan melakukan investasi modal untuk meningkatkan aset yang dibiayai oleh utang. Dari perspektif pemberi pinjaman, jaminan untuk pinjaman adalah keuntungan masa depan yang akan dicapai oleh aktivitas usaha menggunakan aset yang ditingkatkan performanya. Dari perspektif peminjam, aset diubah menjadi sumber laba oleh investasi yang dibiayai oleh utang. Utang memicu pertumbuhan, yang menghasilkan keuntungan. Beginilah cara bisnis yang disebut-sebut cerdas dalam melihat proses pertumbuhan dan investasi, dan inilah sebabnya mengapa dalam kapitalisme, utang akan selalu ada dalam neraca mereka.

CDB memiliki peran krusial dalam perkembangan industri Tiongkok. CDB dengan kapasitasnya untuk menyediakan jalur kredit yang panjang telah membantu mengubah perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE menjadi pemain internasional, menyokong strategi mereka yang jelas untuk beralih dengan cepat kepada peningkatan inovasi dan kapabilitas industri. Huawei dapat memasuki kompetisi internasional di abad ke-21 didukung oleh jalur kredit dari CDB sebesar USD30 miliar, sementara ZTE juga didukung oleh jalur kredit sebesar USD15 miliar. CDB mampu menciptakan jalur kredit yang mengesankan ini dengan menerbitkan obligasi di pasar Tiongkok dan internasional. Didukung oleh status milik negara, berarti obligasi tersebut memiliki risiko rendah yang menarik investor untuk melakukan investasi. Jadi, Tiongkok dan bank kebijakan terkemuka seperti CDB dan China Exim Bank memiliki pengalaman panjang dalam menggunakan utang sebagai bahan bakar yang mendorong pertumbuhan dan laba di masa depan.

Sekarang dalam kasus BRI—semua pengalaman Tiongkok dan CDB dalam pengaturan domestik, atau dalam kancah internasional dimana CDB menyokong ekspansi perusahaan-perusahaan Tiongkok memasuki kompetisi internasional—sedang diimplementasikan pada lebih dari 60 pemerintahan di luar Tiongkok. Tiongkok memercayakan dana investasi ke dalam proyek-proyek yang berada di bawah kendali pemerintahan asing yang memiliki agenda mereka sendiri disamping harus mengakomodasi kepentingan Tiongkok. Pembiayaan Tiongkok yang dieksekusi melalui CDB dan China Exim Bank tentu saja akan membawa ketentuan seperti persyaratan bahwa perusahaan Tiongkok terlibat dalam melaksanakan proporsi tertentu dari proyek, seperti perancangan untuk proyek kereta api cepat, atau pembangunan jembatan, atau saluran pipa, atau bendungan, dsb.

Pemerintah Tiongkok sangat royal dalam memberikan kredit kepada negara-negara mitra dengan kelemahan yang jelas menyangkut kurangnya transparansi atau aturan umum dalam pemberian kredit. Sampai saat ini, kriteria pinjaman lebih banyak diatur oleh kemauan untuk meminjam dari negara mitra daripada berdasarkan analisis kemampuan untuk membayar dari keuntungan yang dihasilkan oleh proyek yang dibiayai. Kita dapat melihat prakteknya pada CDB pun China Exim Bank, yang berada di bawah kendali langsung Tiongkok. Tiongkok berusaha untuk mempromosikan BRI sebagai inisiatif kebijakan luar negeri utama, dan dalam melakukan hal itu bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman kepada negara atau pemerintah yang kadang didasari atas bukti kelayakan kredit yang lemah. Hal Ini membuka ruang korupsi yang jelas terlihat dalam kasus-kasus seperti Sri Lanka dan Malaysia (yang kemudian dibatalkan oleh Mahatir), atau juga terjadi kasus dimana terdapat banyak bukti bahwa program yang disusun dilaksanakan dengan buruk yang menyebabkan masalah keuangan di negara tuan rumah, seperti dalam kasus-kasus seperti Kenya, Pakistan dan Sri Lanka.

Apa yang telah terjadi dari pelaksanaan BRI mencerminkan bahwa Tiongkok mengakomodasi preferensi pemerintah negara tuan rumah. Jika tuan rumah fokus pada proyek dan program yang mempromosikan kepentingan nasional negara mereka, Tiongkok akan bekerja sama untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi jika kepentingan utama tuan rumah adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi beberapa pemimpin—seperti yang terjadi dalam kasus Sri Lanka dan Malaysia—maka Tiongkok juga senang untuk menurutinya.

Inilah gambaran ringkas mengenai kepentingan Tiongkok dalam skema BRI sebagai kebijakan soft power Tiongkok menjaga hegemoninya di dunia. Sebuah kebijakan struktural untuk memastikan terpenuhinya kepentingan dalam negerinya. Wacana pemindahan ibukota Indonesia ke Kalimantan tentu saja akan hampir dapat dipastikan menjadi satu proyek prioritas yang Tiongkok dengan sangat senang hati mencairkan pinjamannya melalui skema BRI.

Wallahu a’lam.

Pustaka:
Sigfrido Burgos Cáceres, China’s Strategic Interests in the South China Sea: Power and Resources, New York, Routledge, 2014.
John A. Mathews, China’s Long Term Trade and Currency Goals: The Belt & Road Initiative, The Asia-Pacific Journal, January 1, 2019, Volume 17, Issue 1, Number 5


LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *