Dr. Fika Komara
CEO IMuNe
Tragedi Affan Kurniawan—seorang driver ojek online yang gugur dilindas mobil barakuda Brimob pada 28 Agustus 2025—menjadi klimaks dari rangkaian unjuk rasa di puluhan kota di Indonesia. Tulisan ini bukan untuk menjawab, melainkan untuk melemparkan pertanyaan: terutama kepada mereka yang mengaku aktivis Islam.
Bara Kesenjangan di Metropolitan
Gugurnya Affan mempertegas pemandangan kesenjangan kehidupan Jakarta, salah satu kota terbesar di Asia Tenggara. Affan, putus sekolah sejak SMP, tinggal bersama tujuh anggota keluarga di kontrakan sempit 3×11 meter—tepat di jantung kawasan yang dikenal sebagai area kaum “old money”. Almarhum bertahan mengais rezeki sebagai driver ojol, profesi yang berada di rantai terbawah ekonomi informal perkotaan, mewakili “kasta” warga miskin perkotaan yang hidup bertahan di “celah-celah sempit” yang kumuh di antara gedung-gedung megah Jakarta nan estetik.
Tak hanya itu, pun ikut tersorot sosok ikonik: emak-emak berkerudung pink yang menuai pujian karena keberaniannya menghadapi aparat di belantara aksi demonstrasi, berdiri gagah di garda terdepan pedemo, berteriak dengan serapah amarah khas warga Jakarta pinggiran sambil membawa bilahan bambu berbalut bendera merah putih. Ia menjadi simbol keresahan kaum miskin kota yang merasa terganggu dengan gaya hidup mewah para pejabat DPR yang bergelimang tunjangan dan nirempati.
Wajah Jakarta yang senjang adalah cerminan bagaimana pembangunan Kapitalisme bekerja pada negeri ini selama hampir delapan dekade. Ironisnya selama dekade itulah Jakarta selalu menjadi magnet urbanisasi, alasan utama para pencari kerja mencari penghidupan. Namun justru dari berbagai penelitian terungkap fragmentasi sosial paling tajam justru terjadi di Jakarta Pusat dan area perkotaan yang paling well developed. Ciri khas kapitalisme.
Api tak menyala tanpa bara. Ada persoalan sistem hidup disini, bukan semata persoalan parsial. Ibarat jerami kering yang mudah terbakar, penderitaan rakyat ini sangat mudah tersulut. Hanya butuh sedikit dorongan untuk membuatnya meledak. Kenaikan PBB bagi rakyat di berbagai daerah, PHK massal dari sektor manufaktur, ditambah dengan kontroversi naiknya tunjangan anggota DPR, kemudian dibumbui oleh berbagai komentar tone-deaf dan sikap non-empatik anggota DPR yang hedonistic dan kebanyakan berasal dari selebriti inkompeten. Boom!!! meledaklah seperti bom waktu.
Tereksposnya Faksionalisme Elit oleh Gerakan Anak Muda
Dahlan Iskan, jurnalis senior Indonesia menuliskan ada sesuatu yang unik dari pola aksi 25-28 Agustus kemarin. Pergerakannya berkembang tanpa komando, banyak seruan tetapi tanpa Lembaga, banyak riak tetapi tanpa korlap. Komandannya dominan didapat dari media sosial. Undangan-undangan demo beredar lewat medsos. Lewat seruan. Tanpa menyebut siapa yang mengeluarkan seruan itu. Ditelan begitu saja. Yang membaca seruan tidak mengecek dari siapa seruan itu. Yang membacanya mungkin langsung merasa cocok saja—tergerak ikut demo. Mereka berkumpul di titik yang sudah ditentukan. Dari situ mereka bergerak ke sasaran. Dari demonstrasi bahkan aksi penjarahan rumah anggota DPR.
Seperti ulasan Edward Aspinall, peneliti dari ANU yang menyatakan bahwa protes-protes yang terjadi baru-baru ini dapat dipahami sebagai hasil dari benturan antara dua dunia politik Indonesia: dunia politik perwakilan resmi dan gerakan subkultur anak muda kreatif yang menolaknya. Gerakan protes anak muda yang disuarakan oleh sosial media berpusat pada antipati yang mendalam pada elite penguasa Indonesia. Media sosial menyerap dan menyatukan jaringan organisasi-organisasi longgar yang terus berkembang, serta koneksi antarlembaga yang lebih mapan, gerakan ini beragam secara ideologis—tetapi disatukan oleh benang merah perlawanan terhadap oligarki, kemarahan terhadap korupsi elite penguasa, dan penolakan terhadap ketimpangan ekonomi yang semakin besar.
Gerakan anak muda ini pandai membaca akrobat kekuasaan elit, dimana tak semua jeli mengendus permainan taktisnya. Dari perspektif politik elit, tak dipungkiri sudah terjadi faksionalisme dalam pemerintahan Prabowo. Riak-riak keretakan dan pertarungan antara kubu Prabowo dan Jokowi (diwakili Gibran di posisi wapres) sudah tercium beberapa bulan terakhir. Indikasi memanasnya hubungan antara “Parcok” VS “Parjo” di lapangan demonstrasi—menunjukkan adu otot tak kasat mata semakin panas, para elit memainkan bidak di papan catur, dengan Parcok-Parjo sebagai mainan taktisnya, namun rakyat selalu berada di pinggir dan sekedar menjadi objek yang dimanfaatkan. Permainan cipta kondisi di lapangan semakin panas karena salah satu kubu berusaha bermain api mengeksploitasi kemarahan rakyat, namun mulai terbakar dengan api yang diperciknya sendiri.
Faksionalisme elit dan pertarungan kepentingan mereka mudah diendus oleh gerakan anak muda yang mencium bau amis pengerahan buzzer untuk cipta kondisi aksi-aksi penjarahan anarkis, yang sebenarnya justru bukan dari aspirasi rakyat sendiri. Akibatnya kehancuran reputasi DPR dan kredibilitas Kepolisian RI membuat kedua kubu sama-sama terkunci dan mereka terus berusaha saling mengunci, sementara gerakan anak muda dengan tuntutan 17+8 juga belum punya alternatif solusi sistemik dan arah perubahan yang jelas, masih berputar pada perubahan parsial dan reformasi institusional DPR, Polri dan TNI.
Pertanyaannya apakah dengan manuver elit yang saling mengunci, plus desakan agenda 17+8 dari gerakan anak muda ini bisa membuka pintu perubahan bagi negeri ini? Ataukah justru malah kembali pada siklus yang sama seperti era 1998, yakni pergantian penguasa tanpa perubahan sistem hidup?
Pertanyaan yang Lebih Mendasar
Di titik inilah pertanyaan menggelitik muncul: di negeri Muslim terbesar ini, dimanakah suara aktivis Islam? Kemanakah hilangnya suara anak muda yang lantang menyuarakan Islam Kaffah sebagai solusi tandingan? Kemanakah para da’i yang berani berdebat memasuki setiap wacana publik kenegaraan seperti reformasi Polri, politik keterwakilan, politik pembangunan ekonomi, pertambangan, hingga wacana politik perkotaan?
Memang benar, selama ini suara itu kerap dibungkam kuasa elit. Tetapi persoalan yang lebih penting: apakah kita benar-benar dibungkam—atau sudah terbiasa bungkam?