Dalam sistem demokrasi, keberadaan pers idealnya berfungsi sebagai pengawas kekuasaan. Realitanya, sepanjang arus perubahan berbagai rezim demokrasi di Indonesia, fungsi itu tak pernah dibiarkan berjalan. Menurut Reporters Without Borders, Indonesia berada di peringkat 111 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index 2024. Data ini menandai terjadinya penurunan dari peringkat 108 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari situasi faktual di lapangan, seperti pembungkaman dan kriminalisasi terhadap jurnalis dan media, serta regulasi yang disusun sedemikian rupa untuk mempersempit ruang informasi.
Regulasi yang dilahirkan dari sebuah sistem yang dibentuk demi kepentingan para pemilik modal yang bersekutu dengan penguasa semakin memperkuat kontrol negara atas informasi. Inilah sesungguhnya wajah demokrasi: terlihat populis di permukaan, namun otoritarian dalam praktiknya. Negara tidak lagi sekadar abai terhadap kepentingan publik, tetapi aktif memproduksi pelemahan fungsi media dalam berbagai bentuk, baik melalui kebijakan maupun berbagai bentuk ancaman. Sejatinya, kekuasaan dalam sistem demokrasi tak akan pernah membiarkan media menjalankan fungsinya. Sebab, kekuasaan dilahirkan untuk menguasai aset-aset ekonomi, yang pantang untuk dihentikan melalui arus koreksi dan opini publik lewat peran media.
Kajian lengkapnya dapat dilihat pada dokumen berikut: