Keunggulan geostrategi wilayah terletak pada posisi geografis sebuah negara yang sangat menentukan kedudukannya dalam pergaulan politik ekonomi internasional, baik secara pasif ataupun aktif (Sarundajang, 2011: 11). Posisi Selat Karimata sebagai laut pedalaman yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Laut Jawa sangat bernilai strategis, dimana posisinya tepat beririsan di persilangan jalur pelayaran internasional (ALKI I) dan pelayaran domestik ke arah Laut Jawa, yaitu persimpangan yang menghubungkan Laut China Selatan dan Samudera India dengan jalur tol laut yang menghubungkan Sumatera dan Jawa.
Pembangunan sebagai geostrategi merupakan konsep kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya bermotif keuntungan secara ekonomi semata, tetapi juga mempunyai tujuan dan motif yang bersifat “politik-strategik” yakni pembangunan yang mampu membawa kejayaan suatu negara di berbagai bidang (Sarundajang, 2011: 10-11).
Dalam hal ini posisi Selat Karimata yang berada di ALKI I secara intra wilayah menghubungkan empat provinsi yang berbatasan langsung yakni, Kalimantan Barat, Jambi, Kepulauan Riau, dan Bangka Belitung. Selat Karimata juga menghubungkan Sumatera, Laut Jawa dengan Laut China Selatan. Keempat Provinsi yang berbatasan langsung dengan Selat Karimata ini memiliki keragaman dari sisi kebijakan dan strategi pembangunannya, hal ini dapat dinilai sebagai dampak dari kebijakan otonomi daerah yang juga membawa konsekuensi pemekaran wilayah di sekitar selat Karimata. Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi pemekaran tak lama setelah diterapkannya kebijakan otonomi daerah.
Namun dilihat dari perkembangan sejarah keempat provinsi tersebut ternyata memiliki hubungan yang erat, hal ini dapat dilihat dari suku, agama, dan peninggalan sejarah yang menunjukkan hubungan tersebut. Suku Melayu dan Agama Islam mendominasi wilayah pesisir Selat Karimata ini, karena dahulu memang diperintah oleh salah satu kerajaan yang besar adalah Kerajaan Siak yang merupakan kerajaan Islam.
Jalur ALKI yang paling dinamis,
vibrant dan rawan secara internasional adalah ALKI I dengan 70.000 kapal melintas per tahun atau sekitar 200 kapal/hari dengan pertumbuhan 7,8% per tahun, 20.000 kapal tangki raksasa yang berukuran >180.000 DWT (Dirjen KKP, 2012). Hal ini membuat ALKI I memiliki potensi paling besar menjadi rute alternatif Selat Malaka dalam jalur Indo Pasifik. Apalagi ALKI I difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A). Jalur ALKI I tersambung pada Laut China Selatan dan juga Selat Malaka. Di samping itu banyak Negara-negara besar berkepentingan pada jalur ini seperti China dengan diplomasi jalur sutera maritimnya.
Gambar 1 Posisi Selat Karimata[1]
Lebih khusus posisi Selat Karimata sebagai laut pedalaman yang akan menjadi fokus pada penelitian ini. Selat yang menghubungkan Laut China Selatan dengan Laut Jawa ini juga memiliki posisi silang, tepatnya persilangan jalur pelayaran internasional dan pelayaran domestik yakni di ALKI I. Selat ini terletak di antara Pulau Sumatera dan Kalimantan, dengan lebar sekitar 150 km apabila diukur dari Kalimantan hingga Pulau Belitung. Selat Karimata tepat beririsan di persimpangan ALKI I yang menghubungkan Laut China Selatan dan Samudera India dengan jalur tol laut yang menghubungkan Sumatera dan Jawa.
Posisi
intersecting yang dimiliki oleh Selat Karimata adalah potensi yang penting untuk dikaji dari sudut pandang pemikiran politik Islam. Karena selain di ujung Selat Malaka, juga berada di jalur ALKI I yang bermuara pada Laut China Selatan, Selat Karimata juga dekat dengan rute domestik Laut Jawa sehingga Indonesia semakin bisa memanfaatkan posisi silangnya dengan melakukan interkoneksi rute internasional dan rute palayaran domestik.
[1] DIambil dari Buku Deskripsi Peta Ekoregional Laut, Kementerian Lingkungan Hidup, 2013
0 Komentar