“Uang biasanya membeli pemilu dan, siapapun yang terpilih, biasanya akan
membeli pengaruh”
(Jeffrey Winters – penulis buku ‘Oligarchy’ dan pakar politik)
“Pemilu adalah bisnis besar”
(Nanjala Nyabola – analis politik dan penulis buku
Digital Democracy, Analogue Politics)
Agaknya memang benar apa yang dinyatakan oleh Jeffrey Winters maupun Nanjala Nyabola, bahwa pemilu dalam sistem demokrasi adalah sebuah bisnis besar. Sebuah ajang jual beli pengaruh, yang melibatkan kekuasaan negara dan para pemilik modal. Sistem suksesi kepemimpinn era demokrasi, sangat membuka peluang keterlibatan peran industri politik dan pemodal dalam memuluskan proses pemilihan, memasuki dan mempertahankan tangga kekusaan dan bahkan meloloskan kebijakan pesanan. Praktik praktik kotor seperti manipulasi opini, menjatuhkan lawan politik, hingga menciptakan polarisasi terjadi di banyak negara. Industri politik semakin leluasa bergerak dan menemukan habitatnya dalam iklim digital yang dikuasai para oligarki, dimana profit, uang dan kepentingan menjadi kendali utamanya.
Hasil laporan riset Universitas Oxford yang berjudul “Industrialized Disinformation 2020: Global Inventory of Organized Social Media Manipulation” menunjukkan bisnis manipulasi opini termasuk untuk kepentingan pemilihan telah dilakukan oleh 81 negara dengan perputaran dana mencapai hampir US $10 miliar dan melibatkan 48 perusahaan swasta. Pergerakan orkestrasi bisnis sekalipun melakukan praktik-praktik manipulasi opini nyatanya tidak ada upaya dari penguasa untuk mengawasi dan menghentikannya. Terbukti riset Universitas Oxford mengungkap praktik tersebut meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan ada kepentingan saling menguntungkan antara penguasa dan swasta yang bermain di bisnis politik ini.
Terkuaknya praktik industri politik di berbagai negara, membuka tanda tanya besar, apakah mungkin dalam sistem demokrasi ini lahir sosok penguasa yang benar-benar mewakili rakyat? Seandainya para kandidat yang diangkat adalah kandidat yang mencerminkan pejuang kepentingan rakyat, dapatkah menghindari praktik kotor yang bahkan dibuka lebar-lebar permainannya oleh negara?
Bisnis tetaplah bisnis. Maka jika bisnis ini adalah bisnis politik, tentu sudah bisa ditebak, ke arah mana uang akan bermain dan untuk mempermainkan siapa!
Laporan selengkapnya dapat dibaca pada file dibawah ini:
0 Komentar