Keindahan destinasi pariwisata Labuan Bajo di Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memang memesona. Tidak mengherankan jika Labuan Bajo saat ini sedang digarap besar-besaran pembangunan wisata skala premium dalam bingkai proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Proyek tersebut dinamakan Parapuar, yang diartikan sebagai pintu gerbang yang mengarah ke hutan. Istilah Parapuar diambil dari bahasa Manggarai para (pintu) dan puar (hutan).

Proyek Parapuar direncanakan pada area sekitar Hutan Bowosie seluas 400 Ha. Perencanaan kawasannya terbagi menjadi empat (4) zona; Cultural District Zone seluas 114,73 Ha, Leisure District Zone seluas 63,59 Ha, Wildlife District Zone seluas 89,25 Ha, dan Advanture District Zone seluas 132,43 Ha. Sebuah proyek megah yang membutuhkan dana sebesar Rp 2,83 Triliun di atas bentangan zamrud ratusan hektar Hutan Bowosie yang menghijau.

Keppres No. 32/2018 mengamanatkan pengelolaannya diserahkan pada Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) dan secara khusus pada pasal 25 ayat 1 menyebutkan bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah setempat mempercepat proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BOP-LBF) membuka gerbang lebar-lebar untuk para investor dalam maupun luar negeri untuk menanamkan cakar mereka di atas tanah Parapuar untuk memenuhi angka fantastis kebutuhan dana proyek megah tersebut. 

Berdasarkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2012, wilayah pengembangan proyek Parapuar merupakan Kawasan Karst. Secara alamiah, lahan karst berfungsi untuk menjaga supply dan demand air. Pada aspek kebencanaan alam, lahan karst berpotensi sangat rentan terhadap bencana banjir dan kekeringan apabila keseimbangan ekosistemnya terganggu. Hadirnya pembukaan lahan hutan menjadi kawasan terbangun di Hutan Bowosie ini akan menjadi ancaman ekosistem yang sangat besar bagi masyarakat sekitar. 

Prediksi ilmiah tentang ancaman gangguan keseimbangan ekosistem di Kawasan Karst Bowosie terbukti telah terjadi pada Bulan April 2023 lalu. Ratusan rumah penduduk lokal terdampak bencana banjir terdapat di Kelurahan Wae Kelambu, Kelurahan Gorontalo dan Desa Golo Bilas. Kejadian ini semakin menguatkan bahwa adanya ancaman gangguan keseimbangan ekosistem pada lahan karst yang dialih fungsikan telah berubah status menjadi sebuah kenyataan yang menyisakan duka bagi penduduk lokal. Kenyataan dari gangguan yang sudah terjadi bahkan pada saat Parapuar ini masih dalam tahap pembangunan. Kejadian ini juga sekaligus menjadi satu bentuk anomali setelah melihat Kabupaten Manggarai mendapatkan penghargaan adipura pada Bulan Februari 2023 lalu.

Penggarapan proyek pariwisata skala premium Labuan Bajo tentunya membutuhkan energi yang sangat besar mulai dari proses pembangunan hingga keberlangsungan pariwisata ini. Penyediaan kebutuhan energi tersebut dipasok dari potensi panas bumi yang tersebar di Flores. Pulau Flores sendiri ditetapkan sebagai pulau panas bumi yang memiliki 16 titik potensi berdasarkan Keputusan Kementerian ESDM No.2268K/30/MEM/2017. Namun, pengembangan potensi tersebut justru diwarnai dengan protes masyarakat di Poco Leok yang tidak menyetujui adanya perencanaan pembangunan titik potensi geothermal ini. Konflik sosial yang ditimbulkan bukan hanya pada kejadian penolakan itu, tetapi terkait permasalahan sertifikat kepemilikan lahan antara masyarakat dan pemerintah juga masih menjadi persoalan di Labuan Bajo pada umumnya. 

Sisi lainnya, pembangunan pariwisata ini juga berpotensi menimbulkan privatisasi lahan, sehingga penduduk lokal kesulitan mengakses ruang publik yang bersifat eksklusif. Transformasi area hutan menjadi kawasan pariwisata yang menjunjung kearifan lokal, malah semakin menggejala menjelma kawasan bisnis megah yang menjauhkan penduduk lokal dari penghidupan mereka dan menjadikan mereka tidak bisa lagi menikmati alam dengan ‘bebas’. 

Pada akhirnya konsep sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan hanya sebatas slogan yang digaungkan kemana-mana. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sustainable tourism yang digagas dalam proses hingga implementasinya mencirikan pola pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek ekonomi semata dan terjadi pengabaian 2 poin sustainable development (pembangunan berkelanjutan) lainnya, yaitu aspek sosial dan lingkungan. 

Alih-alih mewujudkan ruang daerah yang berwawasan lingkungan untuk mendukung kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Manggarai Barat, rencana pertunjukan orkestra pariwisata berskala premium di Labuan Bajo justru menerangkan satu asumsi; untuk siapa sejatinya proyek skala besar ini dibangun?!

Berdasar pada sederet fakta tersebut, dapat kita nyatakan bahwa pembangunan pariwisata hari ini di Labuan Bajo -bahkan terjadi hampir di seluruh Indonesia- bersifat kapitalistik yang hanya memberikan keuntungan kepada para pemilik modal. Sistem kapitalis-liberal menjadikan pembangunan hanya berorientasi pada pasar, bukan pada kepentingan masyarakat. 

Wajah pembangunan pariwisata yang seperti ini juga akan membuka ruang sebebas-bebasnya untuk segala kepentingan yang masuk. Hal ini seharusnya menjadi salah satu poin penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat sering terjadinya kasus human trafficking di Labuan Bajo. Ketika akses wilayah ini dibuka dengan luas melalui pembangunan yang tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, maka hal yang niscaya jika kasus seperti ini terus meningkat.

Tak bisa dipungkiri, pembangunan megaproyek tersebut justru telah memberikan beban sangat besar bagi masyarakat itu sendiri, baik itu beban ekologi, ruang hidup, hingga konflik sosial yang pecah di tengah-tengah proses pembangunan. 

Ironisnya, peristiwa-peristiwa tersebut ternyata tidak cukup bagi pemerintah untuk menjadikannya alarm bahwa proyek pariwisata skala premium ini tak ubahnya seperti A White Elephant Project (Proyek Gajah Putih), satu bentuk idiom yang layak disematkan untuk proyek Parapuar; memakan biaya setinggi langit tetapi justru minim manfaat bahkan memberikan tekanan luar biasa bagi kelangsungan kehidupan penduduk sekitar. 

Hal tersebut dikarenakan penguasa hari ini hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator bagi para oligarki, menyiapkan segala kebutuhan mereka demi tercapainya sebuah pembangunan pariwisata yang megah dan mengalirkan pundi-pundi rupiah tanpa peduli bahwa dibalik gencarnya betonisasi yang dibangun, ternyata terjadi dehumanisasi yang sulit untuk disembuhkan.

Padahal jika kita berkaca dalam sistem Islam, penguasa seharusnya menjadi pelindung dan perisai (junnah) bagi rakyatnya. Termasuk melindungi dari segala bentuk penjajahan gaya baru yang hanya akan mengundang kemudharatan. Mengolah segala bentuk kepemilikan umum hanya untuk kemaslahatan umat, bukan kesejahteraan para oligarki. 

Termasuk wajib penguasa memperhatikan pengelolaan ruang hidup mereka dengan sebaik-baik pengaturan di bawah naungan syari’at, hingga maqashid syariah yakni hifdzun din (menjaga agama), hifdzun nafs (menjaga jiwa), hifdzun ‘aql (menjaga akal), hifdzun mal (menjaga harta), dan hifdzun nasl (menjaga keturunan) bisa tercapai dengan baik. 

Dalam satu hadits, Rasulullah SAW. telah mengabarkan sebuah peringatan bagi pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur urusan umat.

“Sungguh, manusia yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Orang paling dibenci dan paling jauh kedudukannya dari Allah adalah pemimpin yang zalim.” (HR. Tirmidzi)

Adalah satu bentuk kezaliman apabila penguasa mengabaikan penjagaan maqashid syariah ini. Sebab itu berarti, sang pelindung justru hanya berperan menghancurkan apa yang seharusnya dilindungi. Sayangnya, penguasa dalam sistem kapitalis-liberal terbukti gagal menjaganya dan akan terus berlangsung seperti itu. Di wilayah manapun, paradigma pembangunan sistem ini telah menggadaikan keberlangsungan hidup umat demi peningkatan ekonomi yang mengalir pada kantong-kantong tebal para pemilik modal, sementara rakyat hanya menerima recehan bersama seperangkat kerusakan. 


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *