
- Lebih dari 15% Peserta Majlis Taklim Masih Terlibat RibaBerdasarkan penemuan fakta di lapangan, ditemukan beberapa anggota Majelis Taklim di Kota Tangerang, yang terjerat kasus hutang riba pada Bank Keliling (dikenal juga dengan sebutan Bank Emok atau Bank Plecit). Dari fakta tersebut, muncul hipotesis mengenai peran MT yang belum menyentuh ranah literasi keuangan berdasarkan syariat Islam, dalam melakukan edukasi para anggota maupun jamaahnya. Selain itu, perlu diamati lebih lanjut… Baca Selengkapnya: Lebih dari 15% Peserta Majlis Taklim Masih Terlibat Riba
- Negara & Korporasi Bertanggung Jawab Pada Meningkatnya Penyakit Diabetes di PerkotaanPenyakit yang disebabkan karena perilaku kian meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan masifnya industri gaya hidup yang menciptakan tren perilaku yang berdampak pada meningkatnya penyakit tidak menular (PTM). Salah satu PTM berbasis perilaku yang belakangan menjadi sorotan berbagai pihak yakni Diabetes Melitus. Dilihat dari segi wilayah, prevalensi diabetes di perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Negara dan korporasi ternyata memiliki… Baca Selengkapnya: Negara & Korporasi Bertanggung Jawab Pada Meningkatnya Penyakit Diabetes di Perkotaan
- Seri infografis #4 Ketimpangan Sosial dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan Elit (1)Dalam infografis tersebut nampak adanya ketimpangan sosial dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan pendidikan. Dari survey kami ke wilayah Citra Grand City Palembang, Bintaro Tangerang Selatan, dan Kota Baru Parahyangan Bandung Barat. Nampak bahwa semua responden penduduk kampung bekerja di sektor informal. Sebesar 23% bekerja di sektor jasa, 22% di sektor pertanian, ibu rumah tangga, dan wiraswasta. Serta masing-masing 11%… Baca Selengkapnya: Seri infografis #4 Ketimpangan Sosial dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan Elit (1)
- Kesehatan Mental Masyarakat Perkotaan: Personal Hingga StrukturalSejak 1995, WHO mulai mewacanakan pentingnya kesehatan mental. Hari ini, masalah kesehatan mental menjadi isu global dan menarik perhatian banyak pihak. Kasus demi kasus bermunculan secara global. Asosiasi Psikolog Amerika bahkan menyebut hal ini sebagai sebuah krisis. Kian marak dan berulangnya kasus-kasus berlatar belakang problem psikis ini tentu saja menyisakan tanya pada benak kita apakah masalah kesehatan mental ini adalah… Baca Selengkapnya: Kesehatan Mental Masyarakat Perkotaan: Personal Hingga Struktural
- Seri Infografis #3 Ketimpangan Ekonomi dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan Elit (2)Dalam infografis tersebut nampak adanya ketimpangan ekonomi dilihat dari sisi penggunaan energi listrik dan gas. Dari survey kami ke wilayah Citra Grand City Palembang, Bintaro Tangerang Selatan, dan Kota Baru Parahyangan Bandung Barat. Nampak bahwa sebanyak 56% penduduk kampung menggunakan daya listrik 1300 VA, masing-masing 11% menggunakan daya 2200 VA dan 450 VA, dan sisanya sebanyak 22% menggunakan daya listrik… Baca Selengkapnya: Seri Infografis #3 Ketimpangan Ekonomi dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan Elit (2)
- Seri Infografis #3: Ketimpangan Ekonomi dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan ElitDalam infografis tersebut nampak adanya ketimpangan ekonomi dilihat dari sisi pengeluaran dan kendaraan yang dimiliki. Dari survey kami ke wilayah Citra Grand City Palembang, Bintaro Tangerang Selatan, dan Kota Baru Parahyangan Bandung Barat, nampak adanya perbedaan mencolok besaran pengeluaran penduduk yang tinggal di pemukiman elit dan kampung sekitar. Penduduk kampung sekitar sebanyak 45% pengeluarannya sekitar 5 jutaan, sedangkan penduduk pemukiman… Baca Selengkapnya: Seri Infografis #3: Ketimpangan Ekonomi dalam Segregasi Spasial Pemukiman Kampung dan Elit
- Seri infografis #2: Riset Kebijakan Neoliberal Menyebabkan Ketimpangan Pemukiman di PerkotaanTampak jelas segregasi pemukiman elit dan kumuh yg ada di DKI Jakarta. Lebih lengkapnya bisa dibaca di Kertas Posisi di website imune.id atau link berikut
- Seri infografis #1: Riset Kebijakan Neoliberal Menyebabkan Ketimpangan Pemukiman di PerkotaanBerikut ini adalah kebijakan yg berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap ketimpangan pemukiman. Lebih lengkapnya bisa dibaca di Kertas Posisi di website imune.id atau link berikut https://imune.id/kertas-posisi-kebijakan-neoliberal-menyebabkan-ketimpangan-pemukiman-di-perkotaan
- Kertas Posisi: Kebijakan Neoliberal Menyebabkan Ketimpangan Pemukiman di PerkotaanDalam dua dekade terakhir, pertumbuhan pemukiman elit di kawasan perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan. Namun pertumbuhan pemukiman elit ini juga diiringi dengan semakin terpisahnya (segregasi) pemukiman elit dengan pemukiman non elit lainnya. Segregasi spasial mengacu kepada ketimpangan distribusi sumberdaya, kesempatan, dan pelayanan pada area geografi yang berbeda (Reardon & Bischoff, 2011). Penyebutan ketimpangan spasial kami anggap lebih mewakili karena lebih… Baca Selengkapnya: Kertas Posisi: Kebijakan Neoliberal Menyebabkan Ketimpangan Pemukiman di Perkotaan
- G-20 dan Transisi Energi BerkelanjutanKrisis lingkungan dan perubahan iklim merupakan fakta yang tak terbantahkan lagi. Ketika naskah ini ditulis, negara-negara di Benua Eropa sedang diterpa gelombang panas hingga mencapai 40° celcius, dan suhu rata-rata dunia naik lebih dari 1,5° celcius per tahunnya. Isu perubahan iklim lingkungan yang dulunya hanya didominasi oleh aktivis-aktivis lingkungan sekarang menjadi isu utama yang dibahas di forum-forum para petinggi negara… Baca Selengkapnya: G-20 dan Transisi Energi Berkelanjutan
- Menakar Efektivitas Kebijakan PPPK dalam Menuntaskan Problem Guru HonorerPersoalan guru honorer menjadi bagian dari persoalan panjang dunia pendidikan di Indonesia. Keberadaan guru honorer sendiri merupakan solusi dari kurangnya tenaga kependidikan. Jumlah guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan oleh pemerintah tidak seimbang dengan kebutuhan yang semestinya tersedia. Persoalan guru di Indonesia tak sekedar jumlahnya namun juga distribusi dari guru PNS yang tidak merata. Adanya perbedaan sumber pembiayaan… Baca Selengkapnya: Menakar Efektivitas Kebijakan PPPK dalam Menuntaskan Problem Guru Honorer
- Tanah dan Manusia : Komparasi Politik Pertanahan Islam Melawan KapitalismeTanah terus mewakili elemen penting dan formatif dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Tanah adalah sumber daya yang langka dan terbatas. Ia memiliki peran penting sebagai basis dari sumber mata pencaharian serta pengembangan ekonomi dan ekologi. Konflik atas lahan tercipta ketika manusia dengan berbagai perbedaan kepentingan mereka berhadapan dengan lahan subur yang terbatas. Negara-negara di dunia berperang untuk mendapatkan akses atas tanah,… Baca Selengkapnya: Tanah dan Manusia : Komparasi Politik Pertanahan Islam Melawan Kapitalisme
- Ketimpangan Gaji DPR dan Rakyat Akibat Demokrasi Liberal, Sebuah Perbandingan Sistem Demokrasi dengan IslamOleh : Riskha Tri Budiarti, Lutfi Aqrobaah, Jumartin Gerung Summary Ketimpangan pendapatan anggota dewan dengan rakyat nampak dari segi struktural dan kultural. Dari segi struktural bisa dilihat dari rasio pendapatan anggota dewan dengan pendapatan per kapita. Sedangkan dari segi kultural, banyaknya anggota dewan yang terlibat kasus korupsi dan gratifikasi semakin memperlihatkan tambahan penghasilan anggota dewan meskipun tidak sah secara hukum.… Baca Selengkapnya: Ketimpangan Gaji DPR dan Rakyat Akibat Demokrasi Liberal, Sebuah Perbandingan Sistem Demokrasi dengan Islam
- Sustainable TourismSustainable tourism (ST) menurut UNWTO (World Tourism Organization) adalah pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. Di Indonesia, sustainable tourism sudah mendapat perhatian yang cukup dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan. Namun, dalam tataran realita nampaknya masih banyak menyisakan pekerjaan yang berat. Oleh karena itu… Baca Selengkapnya: Sustainable Tourism
- Pemindahan Ibukota Negara Terburu-buru dan Bukan Solusi: Sebuah Laporan Kajian Kebijakan IMuNeMeskipun bukan gagasan yang baru, keputusan Presiden untuk memindahkan ibu kota mendapat tanggapan yg bermacam-macam. Kesan terburu-buru dan kurangnya kajian mendalam membuat keputusan pemindahan Ibu Kota seakan dipaksakan untuk kepentingan politis. Sebaliknya, kondisi Jakarta sebagai Ibu Kota saat ini yang sudah sangat padat dan banyak masalah khususnya banjir dan macet membuat keputusan pemindahan Ibu Kota menjadi nampak rasional. Tim Riset… Baca Selengkapnya: Pemindahan Ibukota Negara Terburu-buru dan Bukan Solusi: Sebuah Laporan Kajian Kebijakan IMuNe